 | |
| Pendahulu | National Civil Liberties Bureau |
|---|---|
| Tanggal pendirian | 19 Januari, 1920 |
| Pendiri |
|
| 13-3871360 | |
| Tipe | 501(c)4 korporasi nonprofit |
| Tujuan | Advokasi hak-hak sipil |
| Kantor pusat | 125 Broad Street, Kota New York, New York, Amerika Serikat |
Wilayah layanan |
Amerika |
Jumlah anggota |
1.5 juta |
Presiden |
Susan N. Herman |
Executive Director |
Anthony Romero |
Anggaran |
$234 juta (2018; tidak termasuk afiliasi) |
Jumlah Staf |
Hampir 300 staf pengacara |
Jumlah sukarelawan |
Ribuan pengacara sukarelawan |
| Situs web |
www
|
American Civil Liberties Union adalah organisasi nirlaba yang dibentuk di New York pada tahun 1920 untuk memperjuangkan kebebasan konstitusional di Amerika Serikat. Organisasi ini lahir dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kegiatan Razia Palmer pada akhir tahun 1919 dan awal tahun 1920 yang diprakarsai oleh Jaksa Agung Alexander Mitchell Palmer.
Sebagai organisasi nonprofit dan nonpartisan, ACLU memiliki lebih dari 1,5 juta anggota, hampir 300 staf pengacara, ribuan sukarelawan pengacara, serta kantor di setiap negara bagian dan di Puerto Riko. ACLU memberikan perlindungan hak sipil bagi warga Amerika Serikat terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dan membela kebebasan individu seperti hak berbicara dan beragama, hak kaum wanita untuk memilih, hak warga akan privasi dan masih banyak lagi.
Organisasi ini terbagi atas dua, ACLU dan Yayasan ACLU. Yayasan ACLU diperuntukkan untuk donasi publik karena setiap sumbangan yang masuk ke dalamnya, akan dikenai pajak. Sedangkan untuk donasi yang disalurkan lewat ACLU, tidak dikenai pajak. Dengan bergabung ke ACLU, anggotanya memiliki hak untuk ikut berperan dalam advokasi dan lobi legislatif federal dan tingkat lokal. Total aset Yayasan ACLU per tahun 2018 adalah $452.805.832 dengan pasiva $110.180.308 sedangkan total aset ACLU per tahun 2018 adalah $205.704.983 dan total pasiva $56.268.849.
Sejarah
Perang Dunia I yang berakhir pada tahun 1918, bukan hanya memberikan dampak besar saat sedang berlangsung, tetapi berlanjut setelah perang selesai. Amerika dibayangi oleh rasa takut bahwa Revolusi Komunis yang berlangsung di Rusia, akan menyebar hingga ke negaranya. Salah satu dampaknya adalah apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung Alexander Mitchell Palmer pada November tahun 1919 dan Januari 1920. Peristiwa yang dikenal dengan Razia Palmer itu, berkeliling dan menangkapi siapa saja imigran yang dicurigai radikal tanpa surat perintah resmi dan tidak mengindahkan perlindungan konstitusional terhadap penggeledahan dan penyitaan. Ribuan orang ditangkap dan diperlakukan tidak manusiawi dalam tahanan. Atas dasar ini, beberapa orang memutuskan untuk mengadakan perlawanan. Dari sinilah lahir American Civil Liberties Union (ACLU).
ACLU didirikan oleh Roger Baldwin (mantan kepala National Civil Liberties Bureau), Crystal Eastman, Albert De Silver, Hellen Keller dan kawan-kawan.
Organisasi
Kepemimpinan
Presiden ACLU saat ini adalah Susan N. Herman yang terpilih pada tahun 2008. Sebelumnya dia menjabat sebagai Dewan Direksi Nasional. Selain itu, dewan direksi terdiri dari wakil presiden, sekretaris, bendahara, penasihat umum dan perwakilan masing-masing negara bagian. Direktur eksekutif ACLU dijabat oleh Anthony D. Romero dengan beberapa deputi legal, kepala bagian dan direktur program. Kantor pusat organisasi ini di Broad Street 125, New York, Amerika.
Pendanaan
Sumber pendanaan organisasi ini adalah dari donasi yang bisa disalurkan lewat ACLU atau Yayasan ACLU. Transparansi keuangan serta laporan pajaknya dibagikan ke publik lewat situs resmi mereka. Setiap tahun, selalu diadakan audit oleh perusahaan akuntan independen. Dari laporan tahun 2017 dan 2018 untuk ACLU, pendapatan dari kontribusi donasi adalah sebesar $155.307.291 (tahun 2017) dan $141.043.582 (tahun 2018), pendapatan dari investasi $342.197 (tahun 2017) dan $3.238.853 (tahun 2018), pendapatan lainnya $178.022 (tahun 2017) dan $139.870 (tahun 2018), dengan total pendapatan $155.827.510 (tahun 2017) dan $144.422.305 (tahun 2018). Pendapatan ACLU untuk tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017.
Untuk Yayasan ACLU, pendapatan dari kontribusi donasi dan dana bantuan adalah $140.053.645 (tahun 2017) dan $134.420.043 (tahun 2018), pendapatan dari program pelayanan $4.139.323 (tahun 2017) dan $2.695.991 (tahun 2018), pendapatan dari investasi $5.685.181 (tahun 2017) dan $7.105.893 (tahun 2018), pendapatan dari sumber yang lain $2.300.171 (tahun 2017) dan $2.029.623 (tahun 2018). Pendapatan total Yayasan ACLU untuk tahun 2017 adalah sebesar $152.178.320 dan pada tahun 2018 sebesar $146.251.550.
Misi
Misi ACLU adalah mempertahankan dan memajukan kebebasan sipil termasuk, tanpa Batasan, kebebasan berhubungan, kebebasan pers, kebebasan beragama dan berbicara, hak atas waralab, hak proses hukum, dan kesetaraan perlindungan hukum untuk semua orang di Amerika dan wilayah hukumnya.
Ambasador
Sudah sejak lama ACLU bekerja sama dengan artis dari dunia film, televisi, musik dan komedi dalam upaya edukasi dan advokasi permasalahan yang menjadi perhatian utama ACLU. Setiap ambasador yang bekerja sama dengan ACLU mewakili isu yang berbeda seperti hak-hak imigran, hak memilih, LGBT dan AIDS, hak-hak wanita, hak aborsi dan bereproduksi, penahanan massal, keadilan rasialis, serta privasi dan keamanan.
Ike Barinholtz, komedian, penulis dan aktor komedi adalah duta ACLU untuk hak memilih. Harry Belafonte, penyanyi, penulis lagu dan aktor, adalah duta ACLU untuk peradilan anak di bawah umur. Belafonte juga adalah pendiri Sankofa Justice & Equity Fund, organisasi nonprofit bagi para seniman yang ingin berkontribusi terhadap isu negatif yang berdampak secara marginal. Komedian dan pembawa acara serial dokumenter United Shades of America pemenang Penghargaan Emmy yang ditayangkan di CNN, W. Kamau Bell adalah duta ACLU untuk pengadilan rasialis. Demián Bichir, aktor asal Meksiko pemenang Academy Award tahun 2012, adalah duta ACLU untuk hak-hak imigran.
Lewis Black, pelawak tunggal, aktor dan penulis, adalah duta ACLU untuk hak memilih. Jesse Tyler Ferguson, aktor peraih penghargaan Emmy adalah duta ACLU untuk hak LGBT. Maggie Gyllenhall, aktris dan produser, adalah duta ACLU untuk hak-hak imigran, privasi dan teknologi. Amber Heard, aktris dan aktivis, adalah duta ACLU untuk hak-hak wanita dengan fokus pada kekerasan gender. Padma Lakshmi, model, pembawa acara memasak, aktris dan penulis, adalah duta ACLU untuk hak wanita dan hak imigran. Aktris Alyssa Milano adalah duta ACLU untuk hak bereproduksi. Musisi, penulis lagu, penyanyi dan aktor Tom Morello, adalah duta ACLU untuk pengadilan. Aktor Michael Kenneth Williams adalah duta ACLU untuk penahanan massal. Komedian, aktris dan penulis, Sasheer Zamata adalah duta ACLU untuk hak wanita.
ACLU tahun 1920-1970
ACLU terlibat dalam banyak kasus dan perjuangan hukum sejak awal berdiri. Tidak semua kasusnya berhasil menang, tetapi kasus yang diliput media secara besar-besaran mampu menggugah kesadaran masyarakat tentang hak asasi dan perjuangan yang dilakukan oleh ACLU. Kasus-kasus tersebut juga memberitahu warga Amerika tentang keberadaan ACLU. Kasus novelis Upton Sinclair tahun 1923 terjadi saat polisi Los Angeles melarang pertemuan buruh pelabuhan yang melakukan aksi pemogokan dan menangkap para demonstran tanpa alasan yang jelas. Saat Sinclair memutuskan untuk terlibat, Kepala Polisi Louis D. Oaks memenjarakanmya. Setelah dibebaskan, Sinclair kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya dengan memberikan donasi kepada afiliasi ACLU pertama.
Kasus Scopes monkey trial di Tennessee pada tahun 1925, adalah perjuangan ACLU menentang negara bagian yang meloloskan larangan mengajar evolusi di sekolah. ACLU merekrut guru biologi John T. Scopes untuk menantang hukum dengan mengajarkan materi evolusi di kelasnya. Saat Scopes dituntut, ACLU memberinya pengacara Clarence Darrow yang terkenal. Walaupun Scopes diputus bersalah (belakangan putusannya dibatalkan karena kesalahan proses hukum), ACLU membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan akademis.
Tahun 1929, ACLU membela Yetta Stromberg dari California yang didakwa karena menggunakan simbol bendera merah saat acara perkemahan. ACLU menang di pengadilan tinggi dan ini merupakan perjuangan ACLU pertama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap ekspresi berupa simbol.
Kasus Hirabayashi pada tahun 1943 adalah saat Presiden Franklin Roosevelt memerintahkan semua keturunan Jepang untuk dikirim ke kamp relokasi, setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Ada 110.000 warga Amerika keturunan Jepang yang dikirim ke kamp ini. ACLU mengkritisi keputusan ini.
Kasus Brown tahun 1954 adalah saat ACLU menentang pemisahan ras di sekolah-sekolah umum. Ini adalah salah satu kemenangan ACLU yang paling besar dan bersejarah yang menghasilkan keputusan berakhirnya masa pemisahan ras di sekolah.
Kasus Loving Virginia tahun 1967 melibatkan pasangan muda Mildred Jeter yang berusia 17 tahun dan kekasihnya Richard Loving 23 tahun. Jeter adalah wanita kulit hitam dan Loving adalah lelaki kulit putih. ACLU berdiri melawan hukum Virginia yang melarang pernikahan campuran. Kasus ini berakhir dengan keputusan bahwa hukum yang diterapkan Virginia tidak konstitusional.
Tahun 1960 merupakan tahun penting bagi perjuangan ACLU untuk hak melahirkan dan aborsi bagi wanita terutama kehamilan yang timbul akibat kasus perkosaan, hubungan inses serta kehamilan bermasalah. Perjuangan ini dirintis oleh Dorothy Kenyon. Pada tahun ini terjadi epidemi rubella yang menyebabkan cacat janin serius. Kenyon memperjuangkan hak aborsi untuk janin yang terbukti menderita kecacatan. Hasilnya baru terlihat pada tahun 1969 saat Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan meminta penghapusan hukum pidana bagi tindakan aborsi.
Pada tahun 1969, ACLU memenangkan kasus di Mahkamah Agung saat mendampingi murid sekolah umum yang diskors karena mengenakan ban lengan hitam sebagai aksi protes terhadap Perang Vietnam.
ACLU tahun 1971-2020
Pada tahun 1971, ACLU berusaha menentang kekuasaan eksklusif Kongres untuk memutuskan perang setelah Presiden Richard Nixon memerintahkan pengeboman Kamboja di bulan April 1970. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Taman Potomac di Washington D.C. Pada tanggal 1 Mei 1971. Demonstrasi ini dihadiri sekitar 35.000 warga Amerika yang menentang Perang Vietnam. Demonstrasi berakhir rusuh saat polisi membubarkan para demonstran dan menahan beberapa di antaranya. Perjuangan panjang ini baru memperlihatkan hasil saat pada tanggal 25 April 1973, Hakim Federal Orin Judd mengeluarkan perintah pelarangan pengeboman. Tindakan ini adalah tindakan pertama dan satu-satunya seorang hakim federal memberlakukan ketentuan konstitusi untuk kekuasaan perang.
Pada tahun yang sama juga ACLU mengerjakan kasus Alabama. Kasus ini timbul saat Gubernur George Wallace memotong anggaran dan memberlakukan PHK pada pegawai pusat kesehatan mental Alabama. Saat mengerjakan kasus ini, wakil ACLU, Bruce Ennis menemukan bahwa pemotongan anggaran ini juga terjadi pada staf Partlow, institusi negara untuk orang-orang dengan cacat bawaan. Pada tahun 1972, Ennis menangani kasus di Willowbrook, institusi kota New York untuk orang dengan cacat bawaan. Institusi yang berkapasitas 4.000 namun memiliki 6.000 penghuni. Kasus Willowbrook ini dimulai oleh reportase jurnalis televisi lokal, Geraldo Rivera. Dalam video berdurasi 12 menit, Rivera memperlihatkan anak-anak yang berkubang dalam kotoran dan urine mereka. Rivera menggambarkan institusi tersebut dengan kalimat
Tempat ini berbau busuk, berbau penyakit dan berbau kematian.
Permasalahan Willowbrook baru ditangani dengan serius saat Hugh Carey terpilih menjadi gubernur pada tahun 1974. Bruce Ennis terus mendidikasikan dirinya untuk kasus-kasus disabilitas dan psikiatri. Pada tahun 1975, dia menangani kasus Kenneth Donalson. Donalson adalah pasien di Rumah Sakit Florida yang dikurung selama 15 tahun dengan alasan gila, sedangkan dia tidak pernah terbukti membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Ennis kemudian memperjuangkan undang-undang untuk penyandang disabilitas (Americans with Disabilities Act atau ADA) yang disahkan pada tahun 1990.
Kasus Roe dan Doe tahun 1973 juga merupakan kemenangan ACLU yang memperjuangkan hak seorang wanita untuk melanjutkan atau mengakhiri kehamilannya. ACLU menjadi kontroversi saat membela kelompok Nazi yang ingin melakukan mars di pinggiran kota Skokie, Chicago pada tahun 1978.
Kasus Reno tahun 1997 dan kasus Ashcroft tahun 2004 adalah perjuangan ACLU terhadap kebijakan internet, media sosial, hukum pornografi anak serta tindakan ketidaksenonohan di internet.
ACLU menentang Undang-undang Patriot Amerika tahun 2001, undang-undang revisinya, dan semua perundang-undangan yang dibuat menyusul serangan teroris 11 September 2001. Setelah serangan di bulan September itu, pemerintah Amerika mulai menangkap ratusan kaum muslim dan menghalangi akses mereka terhadap keluarga dan terhadap hak untuk mendapatkan pengacara. Hampir semua penangkapan tidak memiliki dasar hukum dan hanya dilandaskan pada ketakutan dan kemarahan pascaserangan. Dewan Kongres kemudian mengesahkan undang-undang yang memberikan pemerintah kekuasaan investigasi tidak terbatas dalam memerangi terorisme. Pemerintah juga memiliki akses tidak terbatas terhadap keuangan dan data pribadi tanpa perlu ada dakwaan terhadap tersangka pelaku terorisme. ACLU berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar Bill of Rights (deklarasi hak-hak). Hal serupa pernah ACLU lakukan saat memperjuangkan hak kebebasan berpendapat untuk Ku Klux Klan dan kelompok neo-nazi walaupun kelompok ini bertentangan dengan sikap dan kebijakan organisasi.
Tahun 2003, ACLU berjuang melawan hukum Texas yang menyatakan hubungan intim sesama jenis adalah pelanggaran hukum. Kasus National Security Agency tahun 2006 adalah imbas dari Undang-undang Patriot yang berkaitan dengan penyadapan telepon secara rahasia dan tindakan meminta catatan panggilan telepon dan data internet atas tersangka terduga teroris.
Program ACLU
Hukuman mati
ACLU menentang dilaksanakannya hukuman mati dan menganggap hal ini sebagai proses yang salah sejak awal hingga akhir. ACLU melihat bahwa selama ini keputusan hukuman mati tidak didasarkan atas beratnya kejahatan melainkan karena buruknya kualitas pengacara pembela, ras korban atau pelaku, dan wilayah atau negara bagian tempat kejahatan berlaku. ACLU mengkritisi eksekusi hukuman mati yang tidak transparan dan dilakukan secara diam-diam. ACLU mencatat, sejak tahun 1973 hingga 2015, ada sekitar 148 kasus vonis mati yang kemudian dibebaskan dari tuduhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap 25 putusan hukuman mati, ada satu terdakwa yang sama sekali tidak bersalah. ACLU juga menganggap negara gagal melindungi pelaku kejahatan dengan latar belakang gangguan mental. Ada banyak kasus, bukti yang meringankan terdakwa tidak dibawa ke meja pengadilan bahkan disertai kesaksian palsu yang berujung pada vonis hukuman mati. Isu rasial dalam pelaksanaan hukuman mati masih terus terjadi hingga saat ini. Potensi jaksa untuk mengajukan vonis mati lebih besar saat korbannya adalah orang kulit putih dibandingkan bila korbannya orang kulit hitam atau ras lain. Terlebih bila pelakunya adalah orang kulit hitam dan korbannya orang kulit putih. Lebih jauh, pengadilan bahkan secara terus menerus mencegah dan membatasi penunjukan anggota juri dari kulit hitam.
Reformasi hukum kriminal
ACLU menganggap perlu adanya reformasi hukum pidana dalam setiap aspeknya. Perlakuan petugas polisi terhadap terdakwa dari komunitas kumuh atau komunitas kulit berwarna, dianggap berlebihan. Walaupun telah ada keputusan hakim federal pada tahun 2013 tentang pengecaman terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas kepolisian, proses hukum yang berlebihan untuk ras kulit berwarna masih terus terjadi. Hak kaum tertentu untuk mendapatkan pengacara juga dibatasi. Dari data nasional 2001 hingga 2010, seorang warga kulit hitam memiliki kecenderungan empat kali lebih besar untuk ditahan terkait kepemilikan mariyuana bila dibandingkan warga kulit putih walau dengan kepemilikan yang sama besarnya. Di beberapa negara bagian, angka ini bahkan delapan hingga lima belas kali lebih besar. UCLA juga memberikan perhatian kepada tindak penyitaan aset. Jika dulunya penyitaan aset dilakukan untuk melumpuhkan perekonomian pelaku kriminal, saat ini praktiknya meluas. Warga sipil tidak perlu ditahan atau bahkan terbukti bersalah untuk membuat aset mereka disita.
Hak untuk kaum dengan disabilitas
ACLU berusaha memperjuangkan hak penyandang disabilitas untuk terbebas dari diskriminasi terhadap pendidikan, kepemilikan rumah, kesehatan, pekerjaan dan keluarga. ACLU menolak diberlakukannya pemisahan dalam sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas, mengusahakan persamaan hak peradilan dan program bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di fasilitas umum. ACLU juga memberikan perhatiannya terhadap undang-undang yang menyatakan bahwa tindakan aborsi dengan alasan diagnosis Sindrom Down pada janin, adalah tindak kejahatan.
Kebebasan berbicara
Kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan berkumpul adalah hak warga negara yang dilindungi oleh amandemen pertama. Kebebasan berbicara adalah hal mendasar pertama yang diperjuangkan ACLU sejak mulai berdiri. Walaupun saat ini, telah terjadi pergeseran menjadi kebebasan berekspresi dan berpendapat di media sosial, pembatasan hak warga negara untuk hal ini, masih terus terjadi. Terutama kebebasan berbicara bagi kaum minoritas. ACLU memberikan perhatian terhadap kebebasan berinternet tanpa sensor, kebebasan untuk tetap bersifat anonim, kebebasan siswa untuk berorasi di sekolah, perlindungan terhadap reporter dan wartawan, hak kekayaan intelektual berupa hak paten, hak cipta dan merek dagang. ACLU juga memperjuangkan hak untuk melakukan protes dengan aman, hak mengambil gambar dan video di ruang publik terutama saat merekam aksi polisi, serta penghapusan pelarangan buku atau ekspresi kesenian dengan konten yang dianggap tidak pantas.
HIV
Sampai hari ini, orang dengan HIV positif masih hidup dengan stigma negatif. Diskriminasi terhadap ODHA (orang dengan HIV AIDS) terjadi di hampir semua aspek kehidupan karena kurangnya edukasi tentang penyakit ini. ACLU berusaha memastikan agar ODHA mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja, membesarkan anak, mendapatkan pelayanan medis, dan perlindungan hukum.
Hak asasi manusia
ACLU memiliki Program Hak Asasi Manusia (Human Right Program atau HRP). Di dalam program ini ada penelitian, dokumentasi dan edukasi publik serta litigasi dan advokasi. Program untuk divisi ini sangat luas dan merupakan inti dari semua kegiatan ACLU. Mereka memperjuangkan hak pelaku kriminal, hukum imigrasi, hak narapidana terhukum mati, hak untuk perlindungan dan keamanan nasional dari segala bentuk tindakan terorisme, hak asasi untuk perlindungan privasi, hak asasi ras tertentu, hak asasi dan perlindungan terhadap perdagangan manusia, hak asasi wanita dan perlindungan internasional. ACLU menyadari bahwa Amerika Serikat berperan besar dalam mengesahkan kesepakatan internasional contohnya undang-undang hukum bagi pelaku genosida.
Hak kaum imigran
Setiap tahun terjadi ratusan ribu kasus penahanan imigran yang tidak legal, perlakuan tidak manusiawi saat penahanan serta kasus di sistem registrasi perbatasan. Pelanggaran di kantor imigrasi dan dinas bea cukai, proses panjang, berbelit dan menyusahkan untuk memperoleh kewarganegaraan, proses dan hukum deportasi yang tidak proporsional, serta hukum negara bagian yang bersifat rasialis, adalah perhatian utama ACLU dalam program hak kaum imigran. ACLU merancang program undang-undang proaktif yang menawarkan kesempatan bagi para imigran untuk bersekolah, mendapatkan lisensi profesi, dan mengajukan permohonan izin mengemudi.
Pengadilan remaja
ACLU berkomitmen untuk menentang kriminalisasi anak-anak dan menganjurkan metode yang lebih persuasif untuk mendisiplinkan pelaku kriminal di bawah umur. Menggunakan layanan berbasis masyarakat alih-alih penjara untuk anak-anak yang juga melibatkan keluarga. Anak-anak dibatasi terhadap banyak hal seperti larangan mengemudi, larangan membeli rokok dan minuman beralkohol, aturan pernikahan di bawah umur, batasan usia untuk bergabung di dinas kemiliteran, aturan yang tidak membolehkan anak-anak duduk sebagai juri di pengadilan. Semuanya dengan alasan perkembangan psikologis dan fisik mereka belum sempurna. Namun saat berhadapan dengan pengadilan, sering kali mereka diperlakukan sama seperti pengadilan orang dewasa.
Keadilan rasial
Program ACLU untuk perlindungan kaum kulit berwarna dilakukan untuk mereformasi kebijakan yang tidak adil. Mereka dibatasi dari hak kepemilikan rumah, gedung dan bangunan, pemisahan di lingkungan sekolah serta perbedaan dalam sistem pemberian gaji. ACLU juga memberikan perhatian khusus terhadap penduduk asli Amerika, suku Indian mengingat mereka telah mendapatkan perlakuan diskriminatif sejak Amerika berdiri.
Hak kaum LGBT
ACLU bekerja untuk memastikan bahwa kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender bisa hidup tanpa diskriminasi, memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dan menikmati persamaan hak. ACLU memperjuangkan hak pasangan sejenis untuk mengadopsi anak, untuk melegalkan pernikahan sejenis, melindungi LGBT remaja terhadap perisakan dan diskriminasi dari orang dewasa di sekitarnya, serta hak untuk kaum transgender di ruang publik seperti penggunaan kamar kecil.
Keamanan nasional
Peristiwa 11 September 2001 memberikan dampak pada keamanan nasional. Kebijakan ketat pemerintah pascakejadian ini, melanggar hak asasi warganya. Penahanan tanpa batas waktu dan tanpa dasar hukum yang jelas dan diskriminasi agama tertentu jelas bertentangan dengan hukum. ACLU juga memberikan perhatian terhadap tahanan militer di Guantanamo dengan menjadi pengamat independen sejak tahun 2004. Selain itu, pembunuhan yang ditargetkan oleh CIA tanpa alasan yang kuat di Pakistan, Somalia, Yaman dan di tempat lain adalah pelanggaran konstitusi dan hukum internasional yang terus disuarakan oleh ACLU.
Hak narapidana
ACLU memperjuangkan hak para tahanan untuk mendapatkan fasilitas medis dan ruang tahanan yang layak, perlindungan dari kekerasan seksual di dalam tahanan, dan kebebasan untuk beragama. Yang paling penting adalah hak tahanan wanita terutama tahanan wanita yang sedang hamil.
Teknologi dan privasi
Perkembangan teknologi mampu membuat rekam jejak aktivitas apapun yang dilakukan di dunia maya. ACLU memperjuangkan adanya persyaratan yang terikat undang-undang bagi penegak hukum untuk memperoleh informasi pribadi seseorang. Informasi ini termasuk informasi medis dan data genetik seseorang.
Kebebasan beragama
Diskriminasi terhadap agama tertentu masih terjadi di Amerika sampai hari ini. Lebih jauh lagi, agama digunakan sebagai alasan untuk tindak diskriminatif. Misalnya sekolah yang mengeluarkan siswi yang hamil di luar nikah, perencana pernikahan yang menolak memberikan jasa bagi pernikahan sejenis, serta larangan mengenakan simbol agama di lingkungan kerja dan sekolah bagi kaum minoritas. ACLU memperjuangkan undang-undang yang memungkinkan siapapun warga negara Amerika dapat menjalankan kepercayaannya tanpa dibatasi.
Kebebasan reproduksi
Kebebasan untuk memiliki anak atau melakukan aborsi adalah hal yang bersifat pribadi dan sepenuhnya hak perempuan. Namun beberapa politisi masih terobsesi untuk mencampuri hal ini. Beberapa negara bagian bahkan mengeluarkan undang-undang pelarangan tindak aborsi atas alasan apapun. ACLU melalui litigasi, advokasi dan edukasi publik berusaha memastikan bahwa setiap wanita memiliki kebebasan sehubungan dengan reproduksinya.
Sadar hukum
ACLU melakukan kampanye di 50 negara bagian untuk program sadar hukum dengan 2.394 tenaga sukarelawan dan lebih dari 43.000 pendukung. Program ini bertujuan untuk mencegah penahanan massal serta pengurangan masa tinggal di dalam tahanan yang terlalu lama. Baik itu karena proses peradilan yang belum berjalan maupun terlambatnya seorang narapidana dilepaskan setelah masa rehabilitasinya selesai. ACLU juga mendesak reformasi jaksa sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan penahanan.
Hak memilih
Ada banyak hal di dalam pemilihan yang berlangsung di Amerika yang menjadi sasaran program ACLU. Mulai dari birokrasi pendaftaran yang berbelit-belit, persyaratan pemilih yang ketat, dan pengurangan suara. Sejak tahun 2008, negara bagian di seluruh penjuru negeri meloloskan aturan yang menyulitkan warga kulit hitam, orang tua, pelajar/mahasiswa dan warga dengan disabilitas untuk memilih. ACLU mulai ikut aktif terlibat langsung dalam kampanye pemilihan.
Hak wanita
Wanita saat ini masih mengalami diskriminasi gender di lingkungan sekolah, kerja ataupun rumah. Wanita juga berhadapan dengan kekerasan fisik dan halangan institusional untuk terlibat dalam komunitas. Larangan pemecatan wanita dari pekerjaan saat hamil dengan alasan tidak produktif dan pengurangan beban kerja bagi wanita hamil telah diatur dalam undang-undang sejak tahun 1978. Namun pada praktiknya, masih banyak pemilik perusahaan yang melanggar peraturan ini. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap wanita juga tidak pernah berkurang, baik itu di lingkungan sekolah, pekerjaan, bahkan di lingkungan militer. Program ACLU memastikan wanita mendapatkan hak atas emansipasi dan rasa aman di lingkungan manapun dia berada.