Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Hak istirahat dan bersantai
Hak asasi manusia |
---|
Kategorisasi |
Instrumen utama |
Instrumen regional |
Hari Hak Asasi Manusia |
Hak istirahat dan bersantai adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya seseorang untuk beristirahat dari pekerjaannya dan tanggung jawab sosial lainnya. Hak ini terkait dengan hak untuk bekerja dan pergerakan yang menuntut adanya pembatasan jam kerja. Saat ini, hak istirahat dan bersantai diakui oleh Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Konvensi Hak-Hak Anak, serta instrumen-instrumen hak asasi manusia regional lainnya seperti Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak.
Sejarah
Pergerakan yang menuntut hak istirahat dan bersantai dapat ditilik kembali ke abad ke-19 dan gerakan delapan jam per hari. Sebagai contoh, pada 1856, tukang batu yang bekerja di Universitas Melbourne di Australia meletakkan alat-alat mereka untuk menuntut pengurangan jam kerja. Kemudian, mereka mendapat jaminan jam kerja maksimal 8 jam per hari, dan ini menjadi contoh pertama perlindungan hukum dari pekerjaan yang berlebihan.
Instrumen HAM
Hak istirahat dan bersantai terkandung dalam Pasal 24 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:
"Setiap orang berhak atas istirahat dan bersantai, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah..”
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak istirahat dan bersantai dalam Bab III, Pasal 7:
"Istirahat, santai dan pembatasan dari jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan upah dan juga upah pada hari libur umum."
Pasal 31 Konvensi Hak-Hak Anak juga mengakui hak ini:
Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni
Hak istirahat dan bersantai dianggap sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan bukan hak sipil dan politik.