Maria Farida Indrati

Yang Mulia Prof. Dr. Maria Farida Indrati S.H., M.H.
Maria Farida Indrati
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Masa jabatan 19 Agustus 2008 – 13 Agustus 2018
Ditunjuk oleh	Presiden SBY
Pengganti	Enny Nurbaningsih
Informasi pribadi
Lahir	14 Juni 1949 Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Suami/istri	C. Soeprapto Haes
Anak	M. Ayu Prabha Ardhanastri, A. Bagus Jati Tyas Seta, N. Aji Kusuma Rah Utama
Alma mater	Universitas Indonesia (1975, 1997, 2002)
Pekerjaan	Akademisi, Hakim, Peneliti
Penghargaan	Bintang Jasa Utama Nararya

Yang Mulia Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (lahir 14 Juni 1949) adalah hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2008-2018. Sebelum menjadi hakim konsitusi, ia adalah Cendekiawan Kristen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan. Ia juga adalah hakim konsitusi wanita pertama di Indonesia.

Riwayat Hidup

Pendidikan

Maria Farida Indrati menyelesaikan program sarjana hukum pada tahun 1975, kemudian meneruskan pada jenjang Notariat yang diselesaikan pada 1982, Pasca Sarjana Bidang Hukum Universitas Indonesia yang diselesaikan pada tahun 1997, dan pada tahun 2002 menyelesaikan program doktoralnya di Program Doktor Ilmu Hukum UI. Ia juga memperdalam ilmunya dalam bidang Pendidikan Teknik Perundang-undangan (legal drafting) di Leiden, Belanda; Pendidikan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (wetgevingsproces) di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda; Pendidikan Legislative Drafting Project University of San Francisco School of Law Indonesia Program; Pendidikan Legislative Drafting Boston University School of Law, Amerika Serikat; serta The Residence Course in Legislative Theory, Methodology and Techniques, Boston University School of Law Boston, Amerika Serikat.

Karier

Maria Farida sebelum menjadi hakim konsitusi adalah Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan di Universitas Indonesia, dan juga menjabat sebagai Ketua Bidang Perundang-Undangan dan sebagai Ketua Komisi Perundang-Undangan pada Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sejak tahun 1999, Anggota Tim Perumus dan Anggota Tim Penyelaras pada Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta Anggota Board of Advisor, International Consortium on Law and Development (ICLAD) - Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, Anggota Tim Pakar Hukum Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, sebagai ahli dalam perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Atas jasanya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, pada 13 Agustus 2019 ia menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo.

Pranala luar

• Profil di situs Mahkamah Konstitusi
• Profil di situs web Universitas Indonesia